Sri Mulyani Beri Penjelasan Mengenai THR Guru dan PNS Daerah

Selamat malam para sahabat infopns di seluruh tanah air. Pada kesempatan kali ini, kami akan membagikan informasi terkait penjelasan yang diberikan oleh Menteri Keuangan mengenai THR yang Guru dan PNS daerah. Untuk lebih jelasnya, silahkan simak informasinya di bawah ini.

Sri Mulyani Beri Penjelasan Mengenai THR Guru dan PNS Daerah
Sri Mulyani

Infopns --
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan penjelasan mengenai masalah pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Guru Daerah dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) daerah.

Penjelasan Ini Sri Mulyani sampaikan melalui fanpage Facebook yang diunggahnya Jumat (25/5/2018).  Sri Mulyani menegaskan, kebijakan THR untuk guru daerah tidak termasuk tunjangan profesi guru (TPG) atau tunjangan khusus guru di daerah terpencil (TKG).

“Sesuai Pasal 63 PP No. 58/2005 dan Permendagri No. 13/2006, Pemprov dapat memberikan tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) kepada PNSD, termasuk guru, berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD,” jelas Sri Mulyani, seperti mengutip laman Sekretariat Kabinet.

Karena itu, diakui Menkeu, kebijakan pemberian TPP bagi guru di masing-masing daerah berbeda-beda. Ada daerah yang memberikan TPP dan TPG/TKG kepada guru, dan ada daerah yang tidak memberikan TPP, karena guru sudah mendapatkan TPG/TKG.

Sementara mengenai pemberian THR untuk PNS Daerah, Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengemukakan, bahwa semua PNS Daerah, termasuk perangkat desa yang berstatus PNS, mendapatkan THR dan Gaji ke-13 sama seperti halnya PNS di kementerian/lembaga.

“Hanya besarannya disesuaikan dengan penghasilannya (gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, dan tunjangan perbaikan penghasilan di masing-masing daerah),” ucap Menkeu.

Ditegaskan Menkeu, bahwa pemberian THR bagi PNS/TNI/Polri merupakan kebijakan untuk mempertahankan daya beli dan kesejahteraan PNS/TNI/Polri yang selama ini secara riil masih mengalami penurunan.

Karena itu, kata Menkeu, pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan yang selain dapat meningkatkan kesejahteraan pegawai (take home pay), juga kebijakan yang lebih efisien dan seminimal mungkin menimbulkan dampak terhadap kapasitas fiskal pemerintah.

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk sahabat infopns semuanya. Jangan lupa untuk dibagikan ke yang lainnya. Terima kasih.

Sumber : liputan6.com

Subscribe to receive free email updates: